Bandar Lampung – Kapolres Lampung Utara AKBP Deddy Kurniawan, S.H., S.I.K., M.M., M.Si. menghadiri kegiatan Entry Meeting Opini Ombudsman Republik Indonesia dalam rangka Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 yang berlangsung di Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Rabu (22/7/2026).
Kegiatan tersebut menjadi langkah awal pelaksanaan penilaian yang dilakukan Ombudsman RI terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pada instansi pemerintah guna mendorong peningkatan kualitas pelayanan yang lebih profesional, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik maladministrasi.
Entry Meeting dihadiri oleh jajaran Pemerintah Provinsi Lampung, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala daerah, pimpinan instansi vertikal, serta para pemangku kepentingan yang menjadi objek penilaian pelayanan publik tahun 2026.
Kapolres Lampung Utara AKBP Deddy Kurniawan, S.H., S.I.K., M.M., M.Si. melalui Kasi Humas IPTU Herawati mengatakan bahwa Polres Lampung Utara mendukung penuh pelaksanaan penilaian yang dilakukan Ombudsman RI sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Keikutsertaan Polres Lampung Utara dalam kegiatan Entry Meeting ini merupakan bentuk komitmen kami untuk terus memperkuat tata kelola pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Penilaian dari Ombudsman RI menjadi motivasi bagi kami untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi pelayanan,” ujar IPTU Herawati.
Ia menambahkan, Polres Lampung Utara akan terus berupaya mencegah terjadinya maladministrasi dengan mengedepankan pelayanan yang cepat, mudah, dan sesuai dengan standar operasional prosedur.
“Melalui evaluasi yang dilakukan Ombudsman RI, kami berharap kualitas pelayanan publik di lingkungan Polres Lampung Utara semakin meningkat, sehingga mampu memberikan pelayanan prima dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri,” tambahnya.
Dengan mengikuti kegiatan tersebut, Polres Lampung Utara menegaskan komitmennya untuk terus mendukung reformasi birokrasi serta mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan berintegritas sesuai dengan semangat Polri Presisi. (*)
