Bandar Lampung – WN 88 Unit 13 Provinsi Lampung meminta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (PKPCK) Provinsi Lampung memberikan penjelasan secara terbuka mengenai mekanisme verifikasi administrasi perusahaan pemenang tender proyek pembangunan dan rehabilitasi gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung serta sejumlah Kejaksaan Negeri di Provinsi Lampung.
Staf Khusus WN 88, Deni Marjuli dalam wawancaranya mengatakan, berdasarkan data LPSE Provinsi Lampung, PT Anugrah Putra Kuwarasan Properti memperoleh dua paket pekerjaan, yakni pembangunan dan rehabilitasi gedung serta pagar Kejati Lampung dengan nilai kontrak lebih dari Rp1,7 miliar dan pembangunan/rehabilitasi rumah dinas Kejari Lampung Utara senilai lebih dari Rp555 juta.”ucapnya.
Sementara itu, CV Anugrah Konstruksi Pratama juga memenangkan dua paket pembangunan dan rehabilitasi gedung Kejaksaan Negeri di Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Pesawaran dengan nilai kontrak masing-masing sekitar Rp1,2 miliar.
Hasil penelusuran di lapangan terhadap alamat yang tercantum dalam dokumen pengadaan menunjukkan dugaan ketidaksesuaian antara alamat administrasi perusahaan dengan kondisi di lokasi. Temuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai proses verifikasi yang dilakukan sebelum penetapan pemenang tender.” Ujar Deni.
Deni menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud menyimpulkan adanya pelanggaran, namun mendorong agar seluruh proses pengadaan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan. Menurut Deni, penjelasan dari Dinas PKPCK diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Kepala Bidang Pembangunan Gedung dan Infrastruktur Wilayah Dinas PKPCK Provinsi Lampung, Yudha Mahardika, S.T., M.M., telah dihubungi untuk dimintai konfirmasi. Namun hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan atas panggilan telepon maupun pesan WhatsApp yang dikirim. (**)
