Tulang Bawang Barat__Khatulistiwa1972.com- Video berdurasi 5 menit tersebar luas melalui pesan WhatsApp memicu sorotan publik. rekaman tersebut berisi seorang oknum Kepalo Tiyuh yang disebut bernama Asrofi yang diduga mempersulit proses penandatanganan surat usaha milik salah satu warganya Tohari.
Dalam isi Video itu memperlihatkan adu argumen antara warga dan aparatur tiyuh tersebut, Tohari tampak memprotes karena surat yang telah disiapkan oleh perangkat tiyuh tidak kunjung ditandatangani, meski sudah diajukan sejak sehari sebelumnya. Situasi semakin memanas ketika dalam rekaman tersebut terdengar ucapan bernada kasar, yang diduga dilontarkan oleh oknum kepalo tiyuh kepada warganya.
Berdasarkan jejak penelusuran, Tohari mengaku tengah mengurus surat untuk keperluan operasional yang berbentuk barcode, alat berat pertanian. Ia menyebut dokumen tersebut amat lah penting untuk mendukung kinerja kelompok tani.
“Saya mau buat surat barkot untuk alat berat pertanian,” ujar Tohari saat dikonfirmasi, Rabu (7/4/2026).
Namun, proses yang diharapkan berjalan lancar justru berbelit belit. Tohari mengaku diminta memenuhi sejumlah persyaratan tambahan yang menurutnya tidak sesuai dengan arahan dari pihak terkait.
“Katanya itu solar untuk orang miskin, dan saya bekerja untuk orang miskin, jadi saya tidak paham maksudnya. Dari dinas dan Gapoktan sudah, tapi saya disuruh buat kop surat lagi dan minta tanda tangan 50 anggota kelompok tani, “ungkapnya.
Permintaan tersebut tetap ia penuhi meskipun merasa dipersulit. “Saya laksanakan saja, untuk diketahui dari camat dan dinas terkait tidak ada permintaan seperti itu. Justru saran dari dinas untuk mempermudah petani,” lanjutnya.
Tohari juga mengungkapkan kekecewaannya diperlakukan tidak adil. Ia menduga ada faktor non-administratif yang mempengaruhi lambannya proses tersebut.”ungkapnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Kepalo Tiyuh yang bersangkutan terkait beredarnya video tersebut maupun Dugaan yang dialamatkan kepadanya.
Peristiwa ini menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Banyak yang menyayangkan jika benar pelayanan publik di tingkat tiyuh dipengaruhi oleh persoalan pribadi.
” Warga mengharapkan pemerintah daerah segera turun tangan untuk memastikan pelayanan administrasi berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan masyarakat kecil.
Pentingnya, profesionalisme aparatur desa dalam menangani kasus ini dan memberikan pelayanan, serta menjaga etika komunikasi kepada masyarakat. (NDP)
