Bandar Lampung — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan kunjungan kerja maraton di Provinsi Lampung, Kamis (7/5/2026). Dalam satu hari, Menteri menyambangi tiga kabupaten untuk meninjau program penghijauan, meluncurkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) se-Sumatera, hingga mengecek langsung kualitas rumah subsidi.
Kunjungan ini menegaskan akselerasi Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto sekaligus memastikan pengawasan langsung program prioritas Kementerian PKP di daerah. Lampung dipilih karena dinilai sebagai salah satu provinsi paling progresif dalam pengentasan backlog perumahan dan pelaksanaan program rumah swadaya.
Latar: Backlog 241 Ribu Unit, Lampung Jadi Lumbung BSPS
Data Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (Perkim) Lampung mencatat _backlog_ kepemilikan rumah di provinsi ini mencapai 241.385 unit pada 2025. Sementara rumah tidak layak huni (RTLH) tercatat 117.642 unit, tersebar di 15 kabupaten/kota.
Meski begitu, Lampung menjadi provinsi dengan realisasi BSPS tertinggi di Sumatera pada 2025, yakni 18.742 unit. Capaian ini membuat Kementerian PKP menunjuk Lampung sebagai lokasi peluncuran BSPS se-Sumatera 2026.
“Kami pilih Lampung karena komitmen pemda kuat, data calon penerima valid, dan gotong royong masyarakatnya tinggi. Ini model yang ingin kami replikasi di provinsi lain,” kata Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP yang turut mendampingi.
Diawali Tanam Sejuta Pohon di Lampung Timur
Agenda pertama dimulai pukul 14.50–15.30 WIB di Taman KEHATI Kotabaru, Desa Sindang Anom, Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur. Menteri PKP memimpin aksi penanaman sejuta pohon, meresmikan prasasti, dan sumber air.
Kegiatan ini bagian dari HUT ke-54 DPD REI Lampung sekaligus simbol bahwa pembangunan perumahan wajib selaras dengan kelestarian lingkungan. Taman KEHATI seluas 120 hektare ini menjadi pusat konservasi dan daerah resapan air di kawasan Kota Baru Lampung.
“Penanaman sejuta pohon ini komitmen REI bahwa setiap rumah yang dibangun harus diimbangi ruang hijau. Properti tidak boleh merusak lingkungan,” tegas Ketua DPD REI Lampung, Urianto Muslimin.
Bedah Skema Pembiayaan di Lampung Selatan
Pukul 15.40–16.50 WIB, Menteri PKP bergeser ke Gedung Parrona, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Di lokasi ini, Menteri meninjau Kegiatan Percepatan Pembangunan (KPP) Perumahan yang fokus pada kolaborasi pembiayaan dan pemberdayaan ekonomi rakyat.
KPP Perumahan menjadi terobosan untuk mempercepat penyediaan rumah layak huni lewat skema kerja sama pemerintah, perbankan, pengembang, dan UMKM bahan bangunan. Lampung Selatan dipilih karena memiliki _backlog_ 39.112 unit, tertinggi kedua setelah Bandar Lampung, namun juga punya lahan pengembangan strategis.
Peluncuran BSPS se-Sumatera, Warga: “Rumah Saya Dulu Bocor Semua
Pukul 17.00–18.35 WIB di Desa Lematang, Tanjung Bintang, Lampung Selatan, Menteri PKP mengecek usulan BSPS, meninjau Tender Rakyat, serta meluncurkan BSPS se-Sumatera secara simbolis.
BSPS 2026 mengalokasikan dana Rp20 juta per unit untuk peningkatan kualitas RTLH. Skema Tender Rakyat memastikan bahan bangunan dibeli secara kolektif dari toko lokal agar harga transparan dan mutu terjaga.
Suminah, 54, warga Desa Lematang penerima BSPS 2025, tak kuasa menahan haru saat rumahnya dikunjungi Menteri. “Dulu rumah saya dindingnya geribik, atap bocor semua. Kalau hujan, anak saya tidur dipayungin. Alhamdulillah sekarang sudah tembok, atapnya spandek. Tidur jadi nyenyak,” ujarnya sambil menunjuk rumahnya yang kini bercat hijau.
Suminah mengaku proses BSPS dibantu kelompok masyarakat dan aparat desa. “Tidak ada potongan. Kami belanja bahan bareng-bareng, diawasi babinsa. Tukangnya juga tetangga sendiri. Jadi uangnya muter di kampung,” tambahnya.
Menteri Maruarar berdialog langsung dengan Suminah dan memastikan program BSPS 2026 tetap mengedepankan padat karya dan pemberdayaan lokal. “Ini yang kami mau. Rumah bagus, ekonomi desa jalan, korupsi tidak ada,” kata Menteri.
Blusukan ke Rumah Subsidi di Pesawaran
Menjelang malam, pukul 19.05–19.45 WIB, Menteri mengecek rumah subsidi di Jalan Raden Gunawan, Kurungan Nyawa, Gedong Tataan, Pesawaran. Pengecekan meliputi kualitas bangunan, saluran air, jalan lingkungan, dan ketepatan sasaran KPR FLPP.
Menteri menegaskan tidak akan segan mencabut izin pengembang nakal. “Rumah subsidi itu hak rakyat kecil. Kalau kualitasnya asal-asalan, bocor, banjir, tidak ada air, itu sama saja menyengsarakan. Kami akan tindak tegas,” tegasnya di hadapan pengembang.
Tutup dengan Gala Dinner HUT REI
Rangkaian kunker ditutup pukul 20.00–22.00 WIB dengan Gala Dinner HUT ke-54 REI di Graha Wangsa, Bandar Lampung. Dihadapan 1.000 pengembang se-Indonesia, Menteri menyampaikan tiga pesan: percepat 3 Juta Rumah, jaga kualitas, dan lindungi lingkungan.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyebut Lampung siap jadi etalase Program 3 Juta Rumah di Sumatera. “Lahan kami siapkan, perizinan kami permudah, data kami valid. Target kami 50 ribu rumah MBR terbangun di Lampung hingga 2029,” ujar Gubernur.
Dengan agenda dari hulu ke hilir dari tanam pohon, peluncuran BSPS, hingga sidak rumah subsidi — kunker Menteri PKP di Lampung menjadi potret pengawasan terpadu: memastikan program jalan, kualitas terjaga, lingkungan lestari, dan rakyat merasakan manfaat. (**)
