LAMPUNG TIMUR – Kondisi Kabupaten Lampung Timur di bawah kepemimpinan Bupati Ela Siti Nuryamah harus dievaluasi secara serius dan menyeluruh. Jangan sampai pemerintah terlalu sibuk membangun citra keberhasilan, sementara persoalan mendasar masyarakat semakin menumpuk dan belum mendapatkan penyelesaian yang sepadan.
Hari ini, masyarakat menghadapi tekanan ekonomi, kenaikan kebutuhan hidup, persoalan BBM, daya beli yang melemah, infrastruktur yang belum memadai, kerawanan kriminalitas, hingga pelayanan publik yang masih membutuhkan banyak pembenahan.
Sementara itu, muncul pertanyaan mengenai prioritas penggunaan APBD, besarnya belanja birokrasi, rencana pembangunan kawasan perkantoran miliaran rupiah, serta sejumlah dugaan persoalan pengadaan proyek yang kini menjadi perhatian publik.
Kami memandang persoalan tersebut tidak boleh dilihat secara terpisah. Dalam teori kebencanaan, krisis dapat terjadi akibat akumulasi tiga unsur utama, yaitu ancaman (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas pemerintah (capacity).
Ketika ancaman semakin besar, masyarakat semakin rentan, sementara kapasitas pemerintah tidak mampu meredam tekanan, risiko bencana sosial akan meningkat.
Inilah kerangka yang perlu digunakan untuk membaca kondisi Lampung Timur saat ini.
1. ANCAMAN SEMAKIN BESAR, PERSOALAN RAKYAT TIDAK BOLEH DIANGGAP SEPELE
Masyarakat Lampung Timur tidak hidup dari laporan keberhasilan pemerintah. Mereka hidup dari penghasilan yang harus cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Petani harus memikirkan biaya produksi, pupuk, pengairan, dan harga jual hasil panen. Pedagang kecil menghadapi keterbatasan daya beli konsumen. Buruh dan pekerja informal harus berjuang memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan penghasilan yang tidak selalu menentu.
Di sisi lain, persoalan infrastruktur masih menjadi pekerjaan besar.
Data kondisi infrastruktur yang pernah dipublikasikan dalam dokumen kajian pemerintah daerah menunjukkan sekitar 36,26 persen jalan kabupaten berada dalam kondisi rusak berat. Sementara sekitar 73,97 persen jaringan irigasi kewenangan kabupaten dilaporkan mengalami kerusakan berat.
Ini bukan sekadar angka statistik. Jalan rusak berarti distribusi hasil pertanian terganggu, biaya transportasi meningkat, dan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar menjadi lebih sulit.
Persoalan keamanan juga tidak boleh diabaikan. Data Polres Lampung Timur menunjukkan perkara pidana meningkat dari 697 perkara pada 2024 menjadi 757 perkara pada 2025.
Pemerintah daerah harus menjadikan kondisi tersebut sebagai dasar memperkuat koordinasi dengan aparat keamanan, memperbaiki pelayanan, dan melindungi masyarakat.
2. KERENTANAN MASYARAKAT: RAKYAT JANGAN TERUS MENANGGUNG BEBAN SENDIRIAN
Ancaman ekonomi dan sosial menjadi semakin berbahaya ketika masyarakat tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menghadapinya.
Keluarga berpenghasilan rendah merupakan kelompok yang paling mudah terpukul oleh kenaikan harga kebutuhan pokok. Petani yang menghadapi irigasi rusak kehilangan kepastian pengairan. Warga desa yang jauh dari pusat pelayanan harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi pemerintahan.
Ironisnya, masih muncul pemberitaan mengenai masyarakat yang harus bergotong royong dan membangun jalan secara swadaya.
Masyarakat di Desa Bandar Agung, Kecamatan Bandar Sribhawono, serta Desa Surabaya Udik, Kecamatan Sukadana, menjadi contoh persoalan pembangunan jalan yang patut mendapatkan perhatian pemerintah.
Pertanyaannya sederhana: jika masyarakat masih harus mengumpulkan uang sendiri untuk membangun jalan, sejauh mana APBD sudah benar-benar menjawab kebutuhan mereka?
Pemerintah tidak boleh membiarkan gotong royong menjadi alasan untuk mengurangi tanggung jawab negara dalam menyediakan infrastruktur dasar.
3. ANGGARAN RP9,4 MILIAR UNTUK PRASARANA DEPAN KANTOR PEMDA: APAKAH INI PRIORITAS PALING MENDESAK?
Salah satu persoalan yang patut mendapat perhatian publik adalah rencana pekerjaan Pembangunan I Prasarana Depan Kantor Pemda Kabupaten Lampung Timur dengan nilai anggaran sekitar Rp9,4 miliar pada tahun anggaran 2026.
Kami mempertanyakan urgensi dan prioritas pembangunan tersebut.
Apakah penataan kawasan depan kantor pemerintahan harus menjadi prioritas ketika jalan masyarakat masih rusak, jaringan irigasi bermasalah, dan sebagian warga masih harus membangun jalan secara swadaya?
Kami tidak menolak pembangunan dan penataan kawasan pemerintahan. Namun, setiap rupiah APBD harus didasarkan pada kebutuhan yang jelas, perencanaan yang rasional, dan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kami meminta pemerintah membuka:
– Dokumen perencanaan dan alasan kebutuhan pembangunan.
– Kerangka Acuan Kerja (KAK).
– Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
– Gambar teknis, volume, dan spesifikasi pekerjaan.
– Dokumen pengadaan, pemenang tender, serta nilai kontrak.
– Target penyelesaian dan manfaat pembangunan bagi masyarakat.
Jangan sampai wajah kawasan perkantoran semakin dipercantik, sementara wajah kehidupan masyarakat masih dipenuhi jalan rusak dan kesulitan ekonomi.
Jangan sampai pemerintah terlalu sibuk mempercantik halaman kantor, tetapi lupa memperbaiki halaman kehidupan rakyatnya sendiri.
4. PROYEK PSU RP24 MILIAR DAN SOROTAN TERHADAP SUAMI BUPATI: TRANSPARANSI HARUS DIUTAMAKAN
Persoalan integritas pemerintahan semakin menjadi perhatian setelah muncul pemberitaan mengenai dugaan penyimpangan dalam proyek Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur tahun anggaran 2025 dengan nilai sekitar Rp24 miliar.
Pemberitaan media pada Maret 2026 menyoroti dugaan monopoli suplai material batu dalam proyek tersebut. Nama Khairul Mukmin alias Ilung, yang diberitakan sebagai suami Bupati Ela Siti Nuryamah, turut menjadi perhatian publik.
Perkembangan berikutnya, Kejaksaan Negeri Lampung Timur melakukan penggeledahan kantor Dinas Lingkungan Hidup pada Juni 2026 dalam proses penyidikan perkara tersebut.
Kami menegaskan bahwa penggeledahan dan pemberitaan mengenai seseorang bukanlah bukti bahwa orang tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana. Semua dugaan harus dibuktikan melalui proses hukum.
Namun, masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang terang mengenai:
1. Siapa saja pemasok material dalam proyek PSU tersebut?
2. Bagaimana proses penentuan pemasok dilakukan?
3. Apakah terdapat dugaan penguasaan rantai pasokan oleh pihak tertentu?
4. Apakah ada hubungan bisnis atau konflik kepentingan yang perlu diperiksa?
5. Apakah harga material sesuai dengan harga pasar dan spesifikasi pekerjaan?
6. Bagaimana pertanggungjawaban penggunaan anggaran sekitar Rp24 miliar tersebut?
Kami meminta Kejaksaan Negeri Lampung Timur mengusut perkara ini secara profesional, independen, dan transparan.
Bupati Ela juga perlu menjelaskan langkah pencegahan konflik kepentingan agar tidak muncul persepsi bahwa hubungan keluarga dengan kepala daerah dapat memberikan keuntungan dalam proyek pemerintah.
Jabatan publik tidak boleh menjadi pintu masuk bagi kepentingan pribadi, keluarga, maupun kelompok tertentu.
5. CATATAN KORUPSI MASA LALU HARUS MENJADI PELAJARAN, BUKAN DIULANG KEMBALI
Lampung Timur memiliki catatan serius dalam persoalan pengelolaan anggaran.
Mantan Bupati Lampung Timur M. Dawam Rahardjo dijatuhi vonis 8 tahun 6 bulan penjara pada 26 Februari 2026 dalam perkara korupsi pembangunan dan penataan kawasan gerbang rumah dinas bupati tahun anggaran 2022.
Perkara tersebut berkaitan dengan proyek bernilai kontrak sekitar Rp6,88 miliar dan kerugian negara sekitar Rp3,8 miliar sebagaimana diberitakan media.
Perkara ini harus menjadi peringatan bagi pemerintahan sekarang bahwa proyek penataan kawasan, fasilitas pejabat, dan pembangunan lingkungan perkantoran membutuhkan pengawasan ketat.
Karena itu, ketika muncul kembali rencana pembangunan prasarana depan Kantor Pemda dengan anggaran sekitar Rp9,4 miliar, masyarakat memiliki alasan kuat untuk meminta keterbukaan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
Kami tidak menyamakan kedua proyek tersebut dan tidak menyatakan telah terjadi korupsi dalam proyek yang baru direncanakan. Namun, pengalaman masa lalu seharusnya membuat pemerintah lebih berhati-hati, transparan, dan bertanggung jawab.
6. BELANJA BIROKRASI JANGAN MENGALAHKAN KEPENTINGAN MASYARAKAT
Berdasarkan dokumen evaluasi APBD 2026, total belanja daerah Lampung Timur tercatat sekitar Rp2,468 triliun.
Belanja operasi mencapai sekitar Rp1,543 triliun atau 62,53 persen. Sementara belanja pegawai mencapai sekitar Rp894,87 miliar atau 36,25 persen dari total belanja daerah.
Kami memahami bahwa belanja pegawai merupakan kewajiban pemerintah. Namun, masyarakat berhak mempertanyakan apakah besarnya belanja birokrasi sudah sebanding dengan kualitas pelayanan publik yang diterima.
Bagaimana dengan belanja perjalanan dinas, rapat, kegiatan seremonial, pengadaan barang dan jasa, honorarium, serta fasilitas pejabat?
Apakah seluruhnya benar-benar mendesak dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat?
Kami meminta evaluasi terbuka terhadap belanja yang tidak produktif dan kegiatan yang tidak memiliki dampak jelas terhadap kepentingan publik.
Jangan sampai birokrasi terlalu nyaman menikmati fasilitas, sementara rakyat harus berjuang untuk memperoleh pelayanan dasar.
APBD bukan instrumen untuk memanjakan kekuasaan. APBD adalah instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
7. KAPASITAS PEMERINTAH SEDANG DIUJI: JANGAN MENUNGGU KRISIS SOSIAL MEMBESAR
Dalam teori kebencanaan, ancaman yang besar tidak selalu berujung pada bencana apabila masyarakat memiliki ketahanan dan pemerintah mempunyai kapasitas penanganan yang memadai.
Namun, ketika ancaman ekonomi, persoalan keamanan, kerusakan infrastruktur, lemahnya perlindungan sosial, dan dugaan persoalan integritas birokrasi terjadi secara bersamaan, risiko krisis sosial semakin besar.
Krisis tidak selalu dimulai dari kerusuhan. Ia dapat dimulai dari hilangnya kepercayaan, meningkatnya kekecewaan, ketidakpuasan terhadap pelayanan publik, serta perasaan bahwa pemerintah semakin jauh dari kehidupan rakyat.
Ketika kelompok masyarakat, aktivis, dan elemen politik yang sebelumnya memilih diam mulai menyampaikan kritik, pemerintah seharusnya tidak buru-buru menganggapnya sebagai serangan politik.
Itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi dan dapat menjadi sinyal adanya persoalan yang perlu segera dibenahi.
Bupati harus memahami bahwa kepercayaan masyarakat tidak bisa dibangun hanya dengan kegiatan seremonial, tetapi melalui kebijakan yang terukur dan hasil yang nyata.
8. DELAPAN TUNTUTAN EVALUASI UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Atas nama DPD BARAJP Lampung, kami meminta Bupati Ela Siti Nuryamah dan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk:
1. Membuka informasi penggunaan APBD secara transparan dan mudah diakses masyarakat.
2. Menjelaskan urgensi serta rincian anggaran proyek prasarana depan Kantor Pemda sekitar Rp9,4 miliar.
3. Membuka dokumen perencanaan, pengadaan, kontrak, dan pelaksanaan proyek PSU sekitar Rp24 miliar.
4. Memastikan seluruh dugaan konflik kepentingan dan penyimpangan pengadaan diperiksa secara independen.
5. Memprioritaskan perbaikan jalan, irigasi, fasilitas kesehatan, pendidikan, air bersih, dan pelayanan dasar.
6. Mengevaluasi belanja perjalanan dinas, kegiatan seremonial, rapat, dan fasilitas pejabat yang tidak produktif.
7. Memperkuat perlindungan sosial bagi petani, buruh, keluarga miskin, dan masyarakat rentan.
8. Menjamin birokrasi bekerja secara profesional, bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan kewenangan.
PENUTUP: LAMPUNG TIMUR BUKAN MILIK PENGUASA
Bupati Ela harus memahami bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan fasilitas untuk menikmati kenyamanan jabatan.
Rakyat tidak membutuhkan pemerintahan yang hanya pandai menyusun laporan keberhasilan. Rakyat membutuhkan jalan yang layak, harga kebutuhan yang terjangkau, pelayanan kesehatan yang manusiawi, pendidikan berkualitas, keamanan, dan birokrasi yang bersih.
Jangan sampai pemerintah sibuk membangun dan mempercantik kawasan perkantoran, sementara masyarakat masih kesulitan membangun jalan di desanya sendiri.
Jangan sampai anggaran miliaran rupiah lebih mudah dialokasikan untuk kepentingan kawasan pemerintahan, sementara kebutuhan dasar masyarakat terus menunggu.
Jangan sampai dugaan persoalan pengadaan proyek tidak mendapatkan penjelasan yang terang, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan semakin tergerus.
Jika pemerintah gagal membaca penderitaan rakyat, yang dipertaruhkan bukan sekadar keberhasilan seorang bupati, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap seluruh institusi pemerintahan daerah.
Kami tidak menghendaki kekacauan. Kami menghendaki pemerintahan yang terbuka, berani berbenah, bertanggung jawab, dan benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat.
Lampung Timur bukan milik penguasa. Lampung Timur adalah milik seluruh rakyatnya. (****)















