BANDAR LAMPUNG – Di usia ke‑81 tahun kemerdekaan Indonesia, berita penangkapan pejabat tersangka korupsi seolah menjadi “menu harian”. Mulai dari lurah, kepala desa, staf kelurahan, hingga pejabat tinggi negara, anggota legislatif, dan pemangku jabatan strategis berjejer masuk jeruji besi. Namun dampak hukum yang terasa masih jauh dari harapan publik.
Dasar Hukum Yang Berlaku
Pemberantasan korupsi diatur dalam Undang‑Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang‑Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
– Pasal 2 ayat (1): Memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi secara melawan hukum yang merugikan keuangan/perekonomian negara dipidana penjara seumur hidup atau 4–20 tahun dan denda Rp200 juta–Rp1 miliar.
– Pasal 2 ayat (2): Jika dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan; misalnya saat negara dalam bahaya, bencana nasional, krisis ekonomi, atau pelaku mengulangi perbuatan—namun batas operasional belum diatur rinci sehingga jarang diterapkan.
– Pasal 3: Menyalahgunakan kewenangan jabatan untuk keuntungan sendiri/pihak lain merugikan negara dipidana penjara 1–20 tahun dan denda Rp50 juta–Rp1 miliar.
– Pasal 12A–12C: Mengatur suap‑gratifikasi; ≥Rp10 juta dianggap suap, kewajiban lapor 30 hari ke KPK.
– Pasal 38: Terdakwa harus membuktikan asal harta; gagal maka disita negara.
– Diperkuat Perma No. 1 Tahun 2020: Hakim wajib mempertimbangkan dampak luas kerugian rakyat saat menjatuhkan vonis.
Kasus‑Kasus Terkini (2025–Juli 2026)
– Daerah & Lokal:
– Mantan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi ditetapkan tersangka April 2026, kerugian negara setara Rp271 miliar dari dana PI 10 % migas; sidang berlangsung .
– Mantan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya disidang mulai April 2026 terkait suap‑gratifikasi miliaran rupiah .
– Sepanjang Jan–Juli 2026 KPK mengamankan setidaknya 11 kepala daerah via OTT: Wali Kota Madiun, Bupati Pati, Pekalongan, Rejang Lebong, Cilacap, Tulungagung, Muara Enim, Kuansing, Langkat, Sukoharjo, Lombok Barat .
– Sampai tingkat bawah: penyimpangan bansos PKH, dana hibah desa, dan pengadaan di kelurahan/kecamatan terus terungkap .
– Nasional:
– Korupsi pengadaan Chromebook pendidikan: kerugian Rp1,5 triliun, vonis 10 tahun penjara Juni 2026; uang pengganti Rp809,5 miliar masih dalam proses pemulihan .
– Tata kelola minyak/kilang Pertamina: kerugian diduga Rp285 triliun, mantan Dirut divonis hanya 6 tahun Mei 2026—jauh di bawah ancaman maksimal .
– Dugaan penyimpangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) awal 2026: kerugian diduga capai Rp1 triliun, sejumlah pejabat dan pengusaha jadi tersangka.
– Korupsi dana investasi Asabri senilai Rp22,7 triliun: vonis tertinggi 16 tahun, MA tolak PK Mei 2026.
Poin Pelaksanaan Hukuman Saat Ini
1. Pidana mati belum pernah dieksekusi bagi koruptor di Indonesia meski sudah ada landasan; ketidakjelasan batas “keadaan tertentu” dan keberatan prosedural membuat hakim enggan menerapkan.
2. Vonis cenderung ringan: kerugian triliunan seringkali mendapat hukuman 6–10 tahun, padahal ancaman bisa mencapai seumur hidup .
3. Kemudahan pengurangan masa tahanan: remisi berkala, hari besar, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat berlaku umum bagi narapidana korupsi—menjadikan hukuman efektif jauh lebih singkat.
4. Pemulihan kerugian lambat & belum tuntas: aset dialihkan, proses berbelit; sebagian kasus baru pulih sebagian kecil setelah bertahun‑tahun .
5. Perma No. 1/2020 belum konsisten: dampak luas bagi rakyat masih kerap menjadi catatan samping, bukan dasar utama vonis.
Korupsi bukan sekadar kejahatan harta, melainkan merampas hak hidup jutaan rakyat, membunuh masa depan anak bangsa, dan merobek persatuan. Selama hukuman belum sebanding kerugian yang ditimbulkan dan pemulihan belum maksimal, keadilan tetap tinggal janji.
Seruan Mewujudkan Keadilan Sosial
Publik makin bersuara: Andai Pemerintah dan DPR benar‑benar ingin Indonesia Maju sesuai Sila Kelima Pancasila – Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia – maka perlu segera melengkapi aturan yang menjelaskan batas “keadaan tertentu”, memperbaiki sistem pemberian remisi bagi pelaku korupsi bernilai besar/dampak luas, serta memastikan pidana mati dan perampasan total aset hasil kejahatan benar‑benar ditegakkan.
Rakyat menanti keputusan berani: negara berpihak pada kepentingan rakyat banyak, atau masih memberi ruang lunak bagi perusak negeri?
