Berita

Ketika Berita Dijadikan Alat Pemerasan: Oknum Berkedok Media Coreng Martabat Jurnalisme

23
×

Ketika Berita Dijadikan Alat Pemerasan: Oknum Berkedok Media Coreng Martabat Jurnalisme

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

Bandar Lampung, 3 November 2026 — Dunia pers kembali menghadapi ujian serius. Di tengah tuntutan publik terhadap keterbukaan informasi dan profesionalisme media, muncul fenomena yang patut mendapat perhatian serius: sejumlah akun di platform TikTok yang mengatasnamakan media daring diduga menjadikan pemberitaan sebagai alat untuk menekan hingga meminta sejumlah uang kepada pihak yang diberitakan.

Modusnya terbilang sistematis. Sebuah informasi atau pemberitaan diunggah ke media sosial, kemudian dibiarkan menyebar luas hingga menimbulkan kegaduhan dan tekanan opini publik. Setelah pihak yang bersangkutan berada dalam situasi tertekan, oknum pengelola akun tersebut diduga menghubungi mereka dengan menawarkan penghapusan atau penurunan berita dengan imbalan sejumlah uang.

Ironisnya, nominal yang disebut-sebut diminta tidak sedikit, mulai dari Rp3 juta hingga Rp75 juta untuk satu pemberitaan.

Jika praktik tersebut benar terjadi, maka persoalannya bukan lagi sekadar pelanggaran etika jurnalistik. Ini merupakan tindakan serius yang berpotensi mengarah pada penyalahgunaan profesi, bahkan dugaan tindak pidana pemerasan.

Jurnalisme Bukan Bisnis Jual-Beli Penghapusan Berita

Pers memiliki kedudukan penting dalam kehidupan demokrasi. Wartawan diberi ruang untuk mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi demi kepentingan publik. Namun, kebebasan pers bukanlah tiket untuk bertindak sewenang-wenang, apalagi menjadikan produk jurnalistik sebagai instrumen mencari keuntungan pribadi.

Ada perbedaan mendasar antara wartawan yang menjalankan fungsi kontrol sosial dengan oknum yang sengaja menciptakan tekanan melalui pemberitaan demi memperoleh keuntungan finansial.

Wartawan profesional bekerja berdasarkan fakta, melakukan verifikasi, memberikan ruang klarifikasi, serta menjaga independensi. Sebaliknya, jika sebuah berita sengaja dijadikan alat untuk menakut-nakuti, kemudian penghapusannya diperjualbelikan, maka praktik tersebut telah mencederai nilai-nilai luhur jurnalistik.

Lebih memprihatinkan lagi, tindakan semacam ini berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap media. Akibat ulah segelintir oknum, wartawan yang bekerja dengan integritas, mempertaruhkan keselamatan, dan berjuang menyampaikan kebenaran justru ikut terkena dampak buruknya.

Jangan Berlindung di Balik Kebebasan Pers

Perlu ditegaskan bahwa kebebasan pers merupakan hak yang dilindungi undang-undang, tetapi kebebasan tersebut juga disertai tanggung jawab dan kewajiban menaati kode etik jurnalistik.

Praktik semacam ini patut diuji berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, antara lain:

Kode Etik Jurnalistik, khususnya Pasal 1 tentang independensi dan profesionalitas wartawan.

UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menjamin kemerdekaan pers sekaligus mengatur tanggung jawab pers.

Ketentuan KUHP mengenai pemerasan, apabila unsur-unsur tindak pidana tersebut terpenuhi.

Ketentuan perundang-undangan terkait transaksi elektronik apabila perbuatan dilakukan melalui media elektronik dan memenuhi unsur pidana yang berlaku.

Namun, penilaian terhadap dugaan pelanggaran hukum harus dilakukan melalui pemeriksaan bukti dan proses hukum oleh pihak berwenang, bukan berdasarkan tuduhan semata.

Saatnya Dewan Pers dan Aparat Bertindak

Dewan Pers, kepolisian, serta penyelenggara platform media sosial perlu memberikan perhatian serius terhadap fenomena ini. Identitas media, legalitas perusahaan pers, rekam jejak pemberitaan, hingga pola komunikasi dengan pihak yang diberitakan patut ditelusuri apabila terdapat laporan dan bukti yang cukup.

Kami juga mengingatkan kepada pihak-pihak yang merasa menjadi korban agar tidak takut melaporkan dugaan praktik pemerasan tersebut. Simpan bukti percakapan, rekaman komunikasi, permintaan transfer, serta dokumen lain yang dapat membantu proses pemeriksaan.

Jangan biarkan nama besar pers dijadikan tameng untuk menjalankan praktik yang bertentangan dengan hukum dan etika.

Kritik Keras untuk Oknum Berkedok Jurnalis

Sungguh memprihatinkan apabila ada pihak yang merasa cukup dengan membuat akun, mencantumkan nama media, lalu menganggap dirinya memiliki kewenangan untuk menghakimi seseorang melalui pemberitaan dan meminta uang agar berita tersebut dihapus.

Menjadi wartawan bukan sekadar memiliki akun media sosial, memasang identitas media, atau mampu membuat berita yang viral. Menjadi jurnalis membutuhkan integritas, keberanian, tanggung jawab, serta keberpihakan kepada kepentingan publik.

Jangan sampai profesi yang seharusnya menjadi penjaga kebenaran justru berubah menjadi alat untuk mencari keuntungan dengan memanfaatkan ketakutan orang lain.

Berita bukan komoditas untuk diperjualbelikan. Klarifikasi bukan transaksi. Dan penghapusan berita bukanlah barang dagangan.

Pers harus tetap kritis terhadap kekuasaan, tetapi pers juga wajib kritis terhadap dirinya sendiri. Sebab, ketika kepercayaan publik telah hancur akibat ulah oknum, yang dipertaruhkan bukan hanya nama sebuah media, melainkan kehormatan seluruh profesi jurnalistik. (****)

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *