BANDAR LAMPUNG — Kejuaraan Pencak Silat Piala Wali Kota Bandar Lampung yang berlangsung pada 23–25 Oktober 2026 menuai kekecewaan dari sejumlah atlet dan orang tua. Para juara disebut hanya menerima medali dan sertifikat, tanpa bonus maupun kejelasan pembinaan lanjutan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai orientasi penyelenggaraan kejuaraan tersebut. Bahkan, muncul dugaan kegiatan itu lebih menguntungkan pihak panitia dibandingkan memberikan penghargaan nyata kepada atlet berprestasi. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian dari pihak terkait.
Sorotan ini semakin menguat karena sebelumnya Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, menyampaikan komitmen untuk mendukung atlet pencak silat berprestasi melalui bonus serta bantuan beasiswa bagi atlet dari keluarga kurang mampu.
Pernyataan tersebut tentu membangun harapan para atlet dan orang tua bahwa prestasi yang diraih akan mendapat penghargaan dan dukungan pembinaan yang layak. Namun, kenyataan di lapangan yang dikeluhkan sejumlah peserta justru memunculkan tanda tanya mengenai realisasi komitmen tersebut.
Kejuaraan yang diikuti lebih dari 600 peserta itu disebut memungut biaya pendaftaran sebesar Rp250 ribu per peserta. Jika seluruh peserta membayar dengan tarif tersebut, dana pendaftaran secara nominal mencapai lebih dari Rp150 juta, sebelum dikurangi biaya operasional dan kebutuhan penyelenggaraan lainnya.
Besarnya potensi dana tersebut menjadi alasan penting bagi panitia untuk memberikan penjelasan terbuka mengenai rincian penggunaan biaya pendaftaran, sistem penghargaan, serta bentuk pembinaan yang disiapkan bagi atlet.
Perwakilan Panitia Dinilai Tidak Memberikan Penjelasan Terperinci
Saat dikonfirmasi mengenai keluhan peserta dan tidak adanya bonus bagi para juara, perwakilan panitia bernama Sandi dinilai belum memberikan penjelasan secara terperinci.
Sandi hanya menyampaikan bahwa pembinaan diberikan kepada juara umum dan pelaksanaan kejuaraan telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) serta petunjuk teknis (juknis).
Penjelasan tersebut belum sepenuhnya menjawab pertanyaan mengenai mekanisme pembinaan, kriteria penerima, bentuk bantuan yang diberikan, maupun alasan para juara di masing-masing kategori tidak memperoleh bonus sebagaimana yang diharapkan.
Sikap Sandi yang terkesan menghindari pendalaman pertanyaan juga menimbulkan kesan bahwa persoalan ini belum dijelaskan secara terbuka. Meski demikian, klarifikasi lebih lanjut dari pihak panitia tetap diperlukan agar duduk perkara menjadi terang.
Jika pembinaan memang hanya diperuntukkan bagi juara umum, panitia perlu menjelaskan dasar ketentuan tersebut, termasuk apakah informasi mengenai sistem penghargaan telah disampaikan secara jelas kepada seluruh peserta sebelum kejuaraan berlangsung.
Jangan Sampai Nama Wali Kota Hanya Menjadi Label Kejuaraan
Penggunaan nama Piala Wali Kota Bandar Lampung semestinya diikuti tata kelola kegiatan yang transparan, profesional, dan berorientasi pada pengembangan prestasi olahraga.
Kejuaraan bukan sekadar ajang memperebutkan medali, apalagi hanya menjadi kegiatan yang membebankan biaya kepada peserta. Lebih dari itu, kompetisi harus menjadi sarana pembinaan atlet muda dan memberikan kepastian mengenai penghargaan atas prestasi yang diraih.
Karena itu, Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu menjelaskan apakah komitmen bonus dan beasiswa yang disampaikan Eva Dwiana berlaku untuk kejuaraan tersebut atau melalui program dan mekanisme tersendiri.
Panitia juga perlu membuka informasi mengenai penggunaan dana pendaftaran, ketentuan pembinaan bagi juara umum, serta bentuk penghargaan yang sejak awal dijanjikan kepada peserta.
Atlet Berprestasi Menanti Kepastian
Kekecewaan atlet dan orang tua seharusnya menjadi bahan evaluasi, bukan sekadar dianggap sebagai persoalan teknis penyelenggaraan. Mereka telah mengeluarkan biaya dan mengerahkan kemampuan untuk mengikuti kompetisi dengan harapan memperoleh pengalaman, prestasi, dan peluang pembinaan.
Kini, yang ditunggu bukan hanya penjelasan bahwa kegiatan telah sesuai juklak dan juknis, melainkan keterbukaan mengenai aturan yang diterapkan serta bukti nyata pelaksanaan program pembinaan.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh penjelasan terperinci mengenai penggunaan dana pendaftaran, mekanisme pembinaan juara umum, maupun kepastian bonus bagi para juara. Klarifikasi lebih lanjut dari panitia dan Pemerintah Kota Bandar Lampung diperlukan agar polemik ini tidak terus berkembang.
Jangan sampai semangat membangun prestasi olahraga justru dibayangi ketidakjelasan. Atlet membutuhkan pembinaan nyata dan penghargaan yang transparan, bukan sekadar medali dan sertifikat. (***)
