BANDAR LAMPUNG – Memasuki usia ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus nanti, harapan besar rakyat untuk hidup adil, makmur, dan sejahtera masih terasa jauh dari kenyataan. Meski telah bebas dari penjajahan bangsa asing selama puluhan tahun, banyak warga merasa kini justru sedang “terjajah” oleh beban pajak yang semakin bertumpuk, sementara kemakmuran yang dijanjikan belum sepenuhnya terasa sampai ke pelosok negeri.
Semangat Proklamasi 1945 yang menginginkan “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” seolah masih tinggal cita-cita di atas kertas. Rakyat dipaksa terus menyisihkan sebagian hasil keringatnya lewat berbagai jenis pungutan pajak, namun manfaat yang dirasakan seringkali tidak sebanding. Banyak warga mengeluh uang pajak yang disetorkan justru berubah menjadi “bancakan” bagi segelintir pejabat, kaum elit, dan kelompok kepentingan di sekitarnya.
“Kami rakyat kecil hanya menjadi penonton. Terhimpit di tengah tuntutan membayar pajak yang makin berat, sementara kami sulit memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari,” ungkap salah satu warga Bandar Lampung. “Pejabat seolah lupa bahwa negara berdiri karena rakyat. Negara tanpa rakyat tidak akan pernah ada, tapi rakyat tanpa negara tetap bisa berdiri sendiri. Kedaulatan ini mutlak milik kita, bukan milik segelintir orang yang berkuasa.”
Kritik tajam juga ditujukan pada sikap sebagian aparat dan pejabat yang kerap bersikap sombong serta angkuh saat berhadapan dengan rakyat. Ironisnya, negara yang dikenal sangat kaya raya dengan kekayaan alam melimpah—mulai dari tambang, hutan, laut, hingga energi—masih sangat bergantung pada pungutan pajak dari rakyat biasa. Pertanyaan besar pun muncul di benak banyak orang: Kapan kekayaan negara ini dikelola dengan benar untuk memakmurkan pemiliknya, yaitu seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya sekadar menambahkan kekuasaan dan kekayaan kalangan tertentu?
“Kapan negara kita yang kaya raya ini berhenti bergantung pada keringat rakyat lewat pajak? Mengapa tidak dikelola dengan bijak agar hasil kekayaan alamnya cukup untuk membiayai pembangunan dan kesejahteraan semua orang?” tanya warga lainnya dengan nada kecewa.
Di momen ulang tahun kemerdekaan ke-81 ini, rakyat berharap pemerintah benar-benar hadir mendengar jeritan hati mereka. Perbaikan tata kelola kekayaan negara, penghapusan pungutan yang memberatkan, penindakan tegas terhadap korupsi, serta perwujudan keadilan sosial menjadi harapan terbesar agar kemerdekaan Indonesia bukan sekadar bebas dari penjajah luar, melainkan juga bebas dari penindasan di negeri sendiri.
Kedaulatan ada di tangan rakyat, dan kemakmuran adalah hak seluruh bangsa.(Heru Subono)
