Berita

Pemkot Bandar Lampung Diminta Transparan Soal Penempatan Siswa yang Gagal Lolos SPMB

15
×

Pemkot Bandar Lampung Diminta Transparan Soal Penempatan Siswa yang Gagal Lolos SPMB

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

Bandar Lampung_ Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung mendesak Pemerintah Kota Bandar Lampung membuka secara transparan data penempatan calon peserta didik yang belum diterima dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung Asroni Paslah mengatakan keterbukaan informasi diperlukan agar proses penempatan siswa berlangsung adil, objektif, dan tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Menurutnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus menyampaikan secara terbuka jumlah siswa yang belum tertampung, sekolah yang masih memiliki kuota, serta mekanisme penempatan ke sekolah alternatif.

“Kami meminta data tersebut disampaikan secara terbuka agar masyarakat memperoleh kepastian dan tidak muncul dugaan adanya perlakuan yang tidak adil,” kata Asroni, Minggu (5/7/2026).

Ia mengapresiasi komitmen Wali Kota Bandar Lampung yang memastikan seluruh anak tetap memperoleh akses pendidikan di SMP Negeri. Namun, komitmen tersebut harus diikuti mekanisme yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Asroni menilai persoalan keterbatasan daya tampung di sejumlah SMP Negeri selalu berulang setiap tahun akibat tingginya minat masyarakat terhadap sekolah tertentu.

Karena itu, pemerintah diminta segera mempublikasikan data kapasitas sekolah yang masih tersedia beserta dasar penempatan siswa yang belum diterima.

Selain mempertimbangkan kuota, pemerintah juga diminta memperhatikan faktor jarak tempuh, akses transportasi, keamanan perjalanan, serta kondisi ekonomi keluarga.

“Jangan sampai solusi yang diberikan justru menyulitkan masyarakat. Penempatan siswa harus mempertimbangkan kenyamanan dan kemampuan ekonomi keluarga,” ujarnya.

Komisi IV DPRD memastikan akan mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut agar seluruh anak usia sekolah memperoleh hak pendidikan secara adil.

Asroni juga mendorong pemerintah melakukan pemerataan kualitas pendidikan melalui pembangunan ruang kelas baru, optimalisasi rombongan belajar, pemerataan guru, dan peningkatan sarana prasarana sehingga tidak terjadi penumpukan pendaftar di sekolah-sekolah tertentu. (**)

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *